PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, menyatakan bahwa pemerataan pembangunan harus dimulai dari desa.
Pernyataan itu disampaikannya menanggapi rencana Gubernur Kalteng yang akan menyalurkan bantuan sebesar Rp200 juta hingga Rp500 juta per desa mulai tahun 2026. Bantuan tersebut akan diberikan dalam bentuk program, bukan dalam bentuk uang tunai.
“Nah, sekarang kan seperti apa pembangunan pemerataan harus sampai dari desa. Pembangunan dari desa, di sanalah sebenarnya masyarakat kita yang mungkin masih tertinggal,” ujar Purdiono, Senin, 28 Juli 2025.
DPRD Kalteng kata dia, mendukung semua kebijakan pemerintah selama itu pro rakyat
termasuk program bantuan desa tersebut yang diharapkan dapat lebih menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami sangat mendukung. Tentu saja diharapkan masyarakat dan juga pemikiran tersebut harus kita apresiasi,” katanya.
Purdiono juga menegaskan bahwa DPRD akan melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan program tersebut nantinya.
“Pengawasan tentu kita mengawasi. Kita datang ke lapangan. Jadi, apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah kita awasi dan kita lihat apakah benar-benar berjalan dengan baik. Apa masalahnya, kan akan kita sampaikan ke pemerintah,” katanya.
Menanggapi proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperkirakan menurun untuk mendukung program tersebut, Purdiono menyebut hal itu masih sebatas target. Menurutnya, anggaran itu masih berpeluang untuk meningkat ke depannya.
Purdiono menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi hal penting untuk mendukung pelaksanaan program. Ia mendorong adanya inovasi serta optimalisasi potensi yang ada di daerah.
“Tentu saja inovasi untuk peningkatan PAD. Tentu saja sumber-sumber PAD itu, di samping itu intensifikasi dan ekstensifikasi membuka peluang baru PAD. Kami meyakini Kalteng akan maju dan PAD akan meningkat,” jelasnya.
(Syauqi)
